BUNTOK — Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Farid Yusran, meminta Pemerintah Daerah setempat menambah jumlah dan mempermudah pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga, BTT, untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla.
Hal itu disampaikan Farid usai memimpin rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, RAPBDP, Tahun 2026 di Buntok, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, Pemkab Barsel wajib melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran BTT di tengah masifnya Karhutla. Pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, KUA, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, PPAS, APBDP Tahun 2026, anggaran BTT yang semula Rp23 miliar diturunkan menjadi Rp5 miliar karena efisiensi.
“Berarti kan perlu tambahan, BTT. Tadi kata Ibu Pj. Sekda akan ditambah. Nah ini nanti akan kita lihat berapa tambahannya,” tutur Farid.
Ia menilai angka Rp5 miliar itu tidak cukup untuk penanganan Karhutla di Barsel. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gelombang El Nino yang menyebabkan kemarau diprakirakan berlangsung sampai Januari 2027. Puncaknya adalah pada bulan September 2026 ini.
Sementara dari anggaran Rp5 miliar yang disediakan, hingga saat ini sudah terpakai sekitar Rp2 miliar, padahal kemarau baru berlangsung kurang lebih 1 bulan.
Farid menekankan penghitungan harus cermat dengan melihat lamanya kemarau dan dampaknya kepada masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun kesehatan.
“Harus dihitung secara cermat. Jangan hanya mengatakan akan menambah sekian, itu kan tidak berhitung namanya. Harus dihitung!” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Buktinya seperti tadi, ada sekian desa di Kecamatan Gunung Bintang Awai itu tidak ada air bersih, tidak ada air mandi. Tidak tahu mereka, Pemkab, gimana begitu,” bebernya.
Selain penambahan anggaran, Farid juga meminta proses pencairan BTT dipercepat, baik bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, maupun Satgas Penanggulangan Bencana.
“Sebenarnya secara prosedural itu harus ada pengajuan dari BPBD maupun Tim Satgas Penanggulangan Bencana, kemudian usulan itu direviu oleh Inspektorat. Saya kira lama waktunya bisa dipendekkan, atau dipangkas. Misalnya yang biasanya 3 hari bisa jadi 1 hari atau bahkan setengah hari,” sebutnya.
“Karena semua harus serba cepat sekarang ini. Jangan api sudah menyala baru mengusulkan, besok dana cair, lahan sudah habis,” tandasnya. (Ades)
