PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Salah satunya melalui hujan buatan yang diguyurkan lebih dari satu jam. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan penurunan jumlah titik panas, hotspot, secara signifikan.
Hingga Selasa (8/9/2026), jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 950 titik. Angka ini menurun tajam dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 1.824 titik.
Bahkan jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan puncak tertinggi pada 6 September 2026 yang mencapai 5.746 titik.
Data tersebut dirilis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bersumber dari laman http://sipongi.gakkum. kehutanan.go.id dengan tingkat kepercayaan Medium–High. Pemantauan dilakukan dalam masa Status Tanggap Darurat Karhutla yang berlaku sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Perkembangan jumlah hotspot harian selama periode tersebut mengalami fluktuasi:
- *01 September*: 7.081 titik
- *02 September*: 4.861 titik
- *03 September*: 3.552 titik
- *04 September*: 4.436 titik
- *05 September*: 5.357 titik
- *06 September*: 5.746 titik
- *07 September*: 1.824 titik
- *08 September*: 950 titik
3 daerah tertinggi masih menjadi perhatian:
- *Pulang Pisau*: 341 titik
- *Kotawaringin Timur*: 125 titik
- *Sukamara*: 123 titik
Sementara itu, daerah lainnya: Kota Palangka Raya 84, Seruyan 86, Kapuas 55, Katingan 48, Kotawaringin Barat 40, Barito Selatan 16, Murung Raya 12, Gunung Mas 10, Lamandau 4, Barito Timur 3, Barito Utara 3.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyambut baik penurunan jumlah hotspot tersebut. Namun ia mengingatkan agar kewaspadaan tidak diturunkan.
“Hotspot menurun tidak berarti kita menurunkan kewaspadaan. Angka yang turun ini menunjukkan upaya pengendalian berjalan, tetapi potensi api masih ada dan bisa kembali meningkat sewaktu-waktu,” ucapnya, Rabu (9/9/2026).
Ia menegaskan pemantauan dan penanganan harus terus dilakukan di seluruh wilayah selama status tanggap darurat masih berlaku hingga 29 September 2026.
“Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan, serta masyarakat di lapangan menjadi kunci utama agar hotspot tidak kembali meningkat. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan jika melihat titik api di sekitar lingkungannya,” jelasnya. (Willi)
